Awalnya insentif ini diberikan selama 6 bulan yakni dari Maret - Agustus 2021. Namun, saat banyak pengusaha properti berharap ada perpanjangan sampai akhir tahun, pemerintah akhirnya memperpanjang kebijakan tersebut sampai akhir 2021.
Properti yang seluruh PPN-nya Ditanggung Pemerintah (DTP) merupakan rumah tapak dan rusun dengan harga jual maksimal Rp 2 miliar. Sementara untuk rumah dengan harga di atas Rp 2 miliar hingga maksimal Rp 5 miliar, PPN DTP yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau rusun diberikan hanya 50 persen.
Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Oleh Pemerintah, PBG menjadi istilah perizinan yang digunakan untuk dapat membangun bangunan baru atau mengubah fungsi dan teknis bangunan tersebut.
Lantas, bagaimana prosedur dan persyaratan untuk memperoleh PGB?
Mengutip laman resmi Kementerian PUPR, peraturan baru ini sekaligus mencabut dua beleid sebelumnya, yakni Kepmen 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun dan Kepmen 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah.
Aturan yang diterbitkan pada 12 Juli 2019 dan diundangkan pada 18 Juli 2019 ini akan menjadi landasan bagi pengembang dalam melakukan pemasaran dan PPJB.
![Proyek perumahan baru di Bekasi Timur. [LIVING/My]](/sites/default/files/styles/medium/public/rumah_baru_LIVING_0.jpg?itok=pl2__GUN "Proyek perumahan baru di Bekasi Timur. [LIVING/My]")
![Memanfaatkan peluang PPN 0%. [LIVING.co.id]](/sites/default/files/styles/medium/public/BTR_homes.jpg?itok=Sr8Jkkf2 "Memanfaatkan peluang PPN 0%. Proyek perumahan Bekasi Timur Regency 7 yang dikembangkan PT Kalindo.[LIVING.co.id]")
